• Sep 15, 2023
• Admin Desa Suranadi

Suranadi – Kamis, 14-09-2023, Bertempat di aula kantor camat Narmada, sejumlah OPD dan Instansi terkait hadir dalam agenda Rapat Koordinasi Universal health coverage ( UHC ) di kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutan singkatnya, M. Busyairi,S.Sos.,MM menyimpulkan secara umum bahwa berdasarkan rakor sebelumnya Anggaran terkait UHC di Triwulan ke IV yang sebelumnya akan dibebankan dari APBDes kini dialihkan ke Pemda, Namun akanTetap di anggarkan di Tahun 2024.

Camat Narmada itupun berharap, Pada masa transisi dari pandemi ke endemi pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan yang bermanfaat kepada kita semua yaitu dari sisi penganggaran

"Kita memastikan masyarakat yang betul-betul berhak menerima terkait penentuan KPM Apabila sudah ditentukan pastikan data kependudukan sudah online yang keuntungannya berlaku dimana saja termasuk luar daerah" terang Busyairi.

Dalam agenda yang sama,  Yuliana selaku Narasumber dari Dinas Kesehatan memaparkan skema dari program UHC tersebut, mulai dari

Dasar hukum yang dimuat dalam perpres, kemendes PDTT, hingga manfaat dari UHC itu sendiri.

Beliau menerangkan, apabila UHC berlaku maka Bansos tidak diberlakukan lagi yang dimana bansos sendiri dianggarkan 200 orang / tahun dengan jumlah yang diterima maksimal 7.5 JT perorang.

"Capaian UHC per agustus 91,17% , / 666.812 penduduk peserta jkn, dari 731.377 jiwa ( dukcapil ) berdasarkan segmen PBI APBN, PPU, PBPU, PBI APBD, BP 3.81% dari 95%," Paparnya

Hadir dalam kegiatan tersebut dari pihak BPJs Kota Mataran, dimana Tadi menyimpulkan program dari BPJS tentang PESIAR ( Petakan, Sisir, Advokasi dan Regirtrasi ) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kepesertaan JKN di desa / UHC.

Pihaknya turut Mendukung program UHC supaya semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara serentak.

Kabid Disdukcapil,Turut mendukung dari sisi dokumen kependudukan online, Turun ke desa2 untuk pelayanan adminduk. Semua warga khususnya lombok barat memiliki NIK Kependudukan Mengajak bersama-sama sukseskan UHC.

Hal itu berdasarkan Launching UHC yang dilaksanakan pada tanggal 17 gustus 2023 dan mulai berlaku per 1 Oktober 2023.

"Bansos dan SKTM bansos tidak berlaku lagi" imbuh H. Nasri, Kabid Dinsos Lobar Beliau Berharap adanya penambahan kuota APBI di Lombok Barat.

Bapak Marzuki, dari DPMD Lobar turut memberikan dukungan agar Kontribusi desa yang terlibat dalam program UHC, menjadikan dana desa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Memenuhi indikator SDGs desa

Pada agenda serupa, pihak Dukcapil Lombok Barat menekankan agar semua masyarakat yang sudah wajib KTP agar segera melakukan perekaman dan Meminta pihak desa untuk menghimbau warga agar updating data / memperbaharui dokumen kependudukan ( KTP/KK) karena sarat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan ( UHC ) cukup dengan NIK kependudukan yang sudah online.

Kegiatan tersebut lebih diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar narasumber dan peserta yang yang tediri dari kepala desa se kecamatan narmada, operator desa dan unsur terkait lainnya.

(PPID Desa Suranadi )